Upacara HUT ke-62, Syukron Bacakan Sejarah Singkat Provinsi Lampung

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Mukhtar, membacakan sejarah singkat berdiri Provinsi Lampung. (Istimewa)

BANDARLAMPUNG- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Mukhtar, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3/2026).

Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur Lampung.

M. Syukron Mukhtar mendapat kehormatan membacakan sejarah singkat berdiri Provinsi Lampung. Ia menyampaikan, Lampung awalnya merupakan bagian Provinsi Sumatra Selatan.

“Berdasarkan UU No.14 Tahun 1964, Lampung berdiri 18 Maret 1964 dan Bandarlampung sebagai ibu kota. Ini hasil perjuangan para tokoh lokal yang menegaskan identitas, pemerintahan, dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sejak saat itu, lanjut ia, Lampung terus berkembang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pertanian di Pulau Sumatra.

Syukron mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan menghargai jasa para pahlawan serta pendahulu dalam membangun Lampung.

“Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terus kuat sehingga pembangunan Lampung dapat lebih cepat, berkelanjutan, dan membawa sejahtera seluruh warga Lampung,” harapnya.

Wagub Jihan Nurlela menyampaikan arah pembangunan Lampung yang menekankan Lampung maju, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi.

“Dirgahayu ke-62 Provinsi Lampung. Peringatan ini menjadi momentum menegaskan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.

Dia menegaskan, capaian pembangunan saat ini ialah hasil kerja keras pendahulu. Dengan Lampung berkembang sebagai lumbung pangan nasional dan penggerak ekonomi di Sumatra.

Beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan positif, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,66 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia 73,98 (kategori tinggi).

“Inflasi tahun 2025 tercatat terendah di Sumatra dan kedua terendah nasional,” kata Jihan.

Bidang tata kelola pemerintahan, SAKIP meningkat ke predikat BB dan Lampung meraih penghargaan provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pemprov Lampung juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui Program Desaku Maju, peningkatan infrastruktur kemantapan jalan 79,79 persen, dan transformasi digital melalui aplikasi Lampung-In dengan sekitar 30.000 pengguna.

Meski meraih capaian positif, tantangan pembangunan masih ada, termasuk keterbatasan fiskal dan dinamika global. Perencanaan efektif, efisien, dan kolaboratif menjadi kunci menghadapi tantangan itu. (hms)

Related posts

Leave a Comment